JERAT HUKUM ADAT & POSITIF Skandal 'Selingkuh' KPH-Kampung di Berau, Caplok Tanah Kompensasi Dayak Basab

JERAT HUKUM ADAT & POSITIF Skandal 'Selingkuh' KPH-Kampung di Berau, Caplok Tanah Kompensasi Dayak Basab
​BERAU, KALIMANTAN TIMUR – (12 Desember 2025) – Babak baru konflik agraria di Teluk Sumbang, Berau, mengungkap dugaan skandal yang melibatkan institusi negara.

 Oknum di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Pantai dituding "berselingkuh" dengan Pemerintah Kampung setempat untuk merekayasa penerbitan izin tandingan, yang secara langsung menggagalkan hak Masyarakat Adat (MHA) Dayak Basab atas tanah kompensasi dari PT. Daisy Timber.

​Kolusi yang disorot tajam ini menggunakan kendaraan hukum berupa Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani Budidaya Kehutanan di lokasi yang sama dengan klaim ulayat MHA. Langkah ini dilihat sebagai manuver sistematis untuk mencaplok hak tradisional dan mengalihkan status lahan yang dilindungi Konstitusi menjadi hak pemanfaatan sektoral yang mudah dikendalikan.
​Cacat Hukum: SK Tandingan Melawan UUD 1945 dan Putusan MK
​Aksi penerbitan SK tandingan ini dianggap melampaui batas kewenangan dan dinilai memiliki cacat hukum fatal karena menabrak hierarki hukum tertinggi di Indonesia
​Melanggar Konstitusi  Tindakan rekayasa izin untuk mencaplok hak adat secara terang-terangan melanggar amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara menghormati hak-hak tradisional MHA.

​Mengabaikan Putusan MK 35: Analisis hukum menegaskan, jika wilayah sengketa Dayak Basab terbukti sebagai Hutan Adat, maka SK Kelompok Tani yang diterbitkan oleh KPH atau Kampung ilegal dan batal demi hukum.

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah memastikan Hutan Adat berada di wilayah MHA, bukan di bawah kontrol Hutan Negara atau KPH.
( Tim BST News )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya