STRUKTUR BANGUNAN DIDUGA "ABAL-ABAL", LSM CAKRA PROVINSI KALTIM TEMUKAN BUKTI PENGGUNAAN KORAL SUNGAI PADA PROYEK SEKRETARIAT DPR BERAU

STRUKTUR BANGUNAN DIDUGA "ABAL-ABAL", LSM CAKRA PROVINSI KALTIM TEMUKAN BUKTI PENGGUNAAN KORAL SUNGAI PADA PROYEK SEKRETARIAT DPR BERAU
TANJUNG REDEB, BERAU – Aroma dugaan korupsi dan mal-administrasi menyeruak dari proyek pembangunan gedung fasilitas di lingkup Sekretariat DPR Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Meski fisik bangunan tampak telah memasuki tahap penyelesaian (finishing) dan anggarannya dikabarkan telah dicairkan lunas 100 persen, LSM Cakra Provinsi Kalimantan Timur mengungkap adanya indikasi kuat manipulasi material struktural yang membahayakan keselamatan publik.
Laporan Rahasia Masyarakat: Pengawasan Sejak Awal Pekerjaan
Berdasarkan investigasi lapangan yang dipicu oleh laporan masyarakat—yang identitasnya dirahasiakan sepenuhnya demi keamanan—terungkap fakta bahwa proses pengerjaan struktur vital bangunan tersebut diduga menyimpang dari standar spesifikasi teknis gedung pemerintah.

Sejak awal pengecoran, narasumber melaporkan bahwa bagian krusial seperti pondasi cakar ayam, tiang-tiang kolom (titik 1, 2, 3, dan 4), hingga pengecoran dak lantai tidak menggunakan batu pecah (split/batu palu). Sebaliknya, pelaksana proyek tertangkap kamera menggunakan koral sungai (kerikil alam yang licin dan bulat) serta pasir yang tidak sesuai standar. Secara teknis, koral sungai memiliki daya ikat (interlocking) yang lemah, sehingga berisiko tinggi menyebabkan beton rapuh hingga kegagalan struktur (ambruk).

Data Administrasi Proyek
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek ini memiliki rincian sebagai berikut:
  Instansi: Sekretariat DPR – Pemerintah Kabupaten Berau.
  Paket Pekerjaan: Belanja Modal Bangunan Gedung Pos Jaga.
 Penyedia/Kontraktor: CV. HENNUR BERJAYA TAMA.
  Nomor Kontrak: 027/09.0009.13/SPK-POS JAGA/XI/2025.
  Nilai Kontrak: Rp 194.691.381,00.
 Waktu Pelaksanaan: 26 November 2025 – 25 Desember 2025.

Pernyataan Ketua LSM Cakra Provinsi Kaltim
Ketua LSM Cakra Provinsi Kaltim, Budi Untoro, mengecam keras temuan ini. "Ini adalah kejahatan konstruksi. Bagaimana mungkin proyek yang strukturnya menggunakan koral sungai—yang sudah dipantau masyarakat sejak awal—bisa lolos verifikasi dan dibayar lunas?" tegasnya. Beliau menekankan adanya indikasi kerugian negara dari selisih harga material dan potensi pemalsuan dokumen berita acara serah terima pekerjaan.

Tuntutan: Uji Core Drill dan Audit Investigatif
Mengingat bangunan saat ini sudah tertutup cat dan rapi secara visual, LSM Cakra Provinsi Kaltim mendesak:
  Kejaksaan Negeri Berau untuk segera melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan uji Core Drill (pengambilan sampel inti beton) guna membuktikan penggunaan koral sungai di dalam tiang secara ilmiah.

 * BPK RI Perwakilan Kaltim untuk melakukan audit investigatif terhadap aliran dana dan dokumen pencairan dana 100 persen tersebut.
"Kami memegang bukti dan jaminan keamanan narasumber kami. Jika tidak ada tindakan tegas di tingkat kabupaten, kami akan menarik kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Kaltim di Samarinda," tutup Budi Untoro.
Langkah selanjutnya:(tim) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya