PANTAUAN BORNEO SINAR TV KENDARAAN DINAS PEMKAB BERAU DIDUGA ‘ALERGI’ PAJAK, PLAT MATI TIGA TAHUN MASIH MELINTAS

PANTAUAN BORNEO SINAR TV  KENDARAAN DINAS PEMKAB BERAU DIDUGA ‘ALERGI’ PAJAK, PLAT MATI TIGA TAHUN MASIH MELINTAS
​TANJUNG REDEB, BERAU –BORNEOSINARTVNES Tim pantauan Borneo Sinar TV di lapangan kembali menemukan pemandangan ironis terkait kepatuhan hukum aparatur sipil negara di Kabupaten Berau.

 Sebuah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Berau kedapatan tetap beroperasi di jalan raya meskipun masa berlaku pajak dan plat nomornya telah lama kadaluarsa.

​Dalam pantauan kamera tim, motor dinas jenis bebek dengan nomor polisi KT 5450 G tersebut terlihat melintas di area publik dengan tanda masa berlaku 01·23. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah menunggak kewajiban pajak selama hampir tiga tahun sejak Januari 2023.

​Sorotan Utama Borneo Sinar TV:
​Pelanggaran Aturan Lalu Lintas: Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, setiap kendaraan yang beroperasi wajib memiliki STNK dan plat nomor yang sah. Kendaraan plat merah ini secara kasat mata telah melanggar aturan administrasi fatal.

​Ironi Keteladanan: Di saat Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkab Berau gencar melakukan sosialisasi ketaatan pajak melalui program relaksasi atau pemutihan, kendaraan operasional instansi pemerintah justru memberikan contoh yang bertolak belakang.

​Pertanyaan Anggaran: Redaksi Borneo Sinar TV menyoroti aspek tata kelola aset daerah. Publik mempertanyakan efektivitas pengawasan di internal instansi terkait, mengingat setiap kendaraan dinas seharusnya memiliki alokasi anggaran pemeliharaan termasuk pajak rutin.

​Hingga berita ini diturunkan, tim Borneo Sinar TV masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau terkait status aset tersebut dan alasan di balik terbengkalainya kewajiban pajak kendaraan dinas ini.

​Masyarakat berharap agar pihak Kepolisian tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban di jalan raya, tanpa memandang warna plat kendaraan.
​Reporter: Tim Liputan Borneo Sinar TV
Wilayah: Kabupaten Berau, Kalimantan Timur(tim) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya