Mediasi Sengketa Lahan Desa Suka Bumi vs PT KAJ Berakhir "Deadlock" Warga Tuntut Ganti Rugi Rp 1 Triliun

Mediasi Sengketa Lahan Desa Suka Bumi vs PT KAJ Berakhir "Deadlock" Warga Tuntut Ganti Rugi Rp 1 Triliun
​TENGGARONG – KALTIM-BORNEOSINARTVNEWS Upaya perdamaian melalui jalur mediasi antara warga Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun, dengan pihak perusahaan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) menemui jalan buntu (deadlock). Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tenggarong pada Rabu (7/1/2026) tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.

​Kronologi dan Duduk Perkara
​Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan lahan di Desa Suka Bumi yang melibatkan warga setempat dengan PT KAJ. Warga yang diwakili oleh Darmono dkk menggugat perusahaan dan Dinas Perkebunan atas penguasaan lahan yang dianggap tidak sesuai prosedur.

​Dalam sidang mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator, pihak warga melalui kuasa hukumnya, Gunawan, SH, menyampaikan poin-poin usulan sebagai syarat damai, yaitu
​Pengembalian Lahan: Meminta lahan dikembalikan kepada warga dalam kondisi apa adanya.

​Ganti Rugi Materiil Menuntut pembayaran kerugian atas penguasaan dan pemanfaatan lahan selama ini dengan nilai mencapai Rp 1 Triliun.

​Penyebab Kegagalan Mediasi (Deadlock)
​Mediasi berakhir tanpa hasil karena adanya perbedaan sikap yang tajam
​Pihak Warga: Tetap pada tuntutan pengembalian lahan dan ganti rugi besar.

​Pihak PT KAJ: Menolak memberikan ganti rugi dalam bentuk apa pun. Perusahaan berdalih bahwa mereka telah membeli lahan tersebut secara sah dari pihak lain, bukan dari warga yang menggugat saat ini.

​"Pihak tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan penggantian apa pun, karena mereka merasa telah membeli lahan tersebut dari pihak lain, bukan dari klien kami," ujar Gunawan usai persidangan.

​Langkah Hukum Selanjutnya
​Karena mediasi gagal, sesuai aturan hukum acara perdata, perkara ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan pokok di hadapan Majelis Hakim. Berikut adalah jadwal yang telah ditetapkan:
​11 Januari 2026: Agenda penyampaian jawaban resmi dari pihak Tergugat (PT KAJ & Dinas Perkebunan).
​18 Januari 2026: Agenda tanggapan dari pihak Penggugat (Replik).

​4 Februari 2026: Memasuki tahap Pembuktian, di mana kedua belah pihak wajib menyerahkan bukti-bukti dokumen dan saksi di hadapan hakim.
​Harapan Masyarakat
​Kasus ini terus mendapat perhatian luas karena menyangkut hak atas tanah masyarakat desa dan investasi perkebunan di wilayah Kutai Kartanegara. Warga berharap melalui proses persidangan ini, kebenaran mengenai asal-usul kepemilikan lahan dapat terungkap secara transparan dan adil(**)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya