Geram Dibuat Menunggu Poktan Bumi Subur Seret PT Berau Coal ke Ombudsman RI!

Geram Dibuat Menunggu Poktan Bumi Subur Seret PT Berau Coal ke Ombudsman RI!
​BERAU –KALTIM -BORNEOSINARTCNEWS Konflik agraria antara Kelompok Tani (Poktan) Bumi Subur Kampung Gurimbang dengan PT Berau Coal memasuki babak baru yang kian memanas. 

Ketidakhadiran pihak perusahaan secara berulang dalam rapat mediasi resmi memicu kemarahan warga dan kekecewaan mendalam dari Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

​Mangkir Berulang Kali dari Panggilan Pemda
​PT Berau Coal kembali mangkir dalam rapat koordinasi resmi yang difasilitasi Pemda Berau pada Senin (5/1/2026) di ruang rapat kantor Dinas Pertanahan Berau.

 Padahal, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Berau, Hendratno, dan dihadiri oleh berbagai instansi seperti Dinas Perkebunan, Kesbangpol, hingga Bagian Hukum Pemda.

​Ketidakhadiran ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pihak perusahaan juga absen pada pertemuan November 2025 lalu. Sikap ini dinilai sebagai bentuk penghambatan terhadap pengembangan sektor pertanian masyarakat.

​Aduan ke Ombudsman dan Dugaan Pelanggaran Publik
​Ketua Poktan Bumi Subur, Muhammad Hamim, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas sikap tertutup perusahaan.

 Karena surat-surat resmi mereka tidak pernah mendapat respons, Poktan Bumi Subur akhirnya melayangkan laporan resmi ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur.
​"Perusahaan menggaruk bumi Berau, seharusnya hak-hak masyarakat Berau diselesaikan terlebih dahulu," tegas Hamim.

​Pihak Poktan menilai PT Berau Coal tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik dalam menangani konflik lahan masyarakat.

​Fakta Lapangan: Lahan APL Diduga Telah Ditambang
​Berdasarkan analisis tata ruang, lahan seluas kurang lebih 172 hektare tersebut berstatus Area Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukkan bagi pertanian kering dan komoditas kakao. Namun, kondisi di lapangan dilaporkan sangat kontras dengan status hukumnya

​Ditemukan indikasi perusahaan telah melakukan pembukaan lahan (land clearing) secara sepihak.
​Terdapat pembangunan jalan hingga aktivitas penambangan di atas lahan yang diklaim masih milik masyarakat.

​Bagian Hukum Pemda menegaskan setiap perusahaan wajib menyelesaikan pembebasan lahan sebelum melakukan aktivitas usaha.
​Langkah Tegas: Pemda Segera Turun Lapangan
​Menyikapi kebuntuan ini, Asisten I Hendratno menegaskan bahwa Pemda Berau bersama OPD terkait akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi lokasi dan batas lahan.

 Langkah cepat ini diambil guna mencegah potensi konflik sosial dan benturan fisik di lapangan.

​Pemda Berau juga memastikan bahwa program Poktan Bumi Subur akan tetap berjalan sesuai disposisi Bupati, sembari menunggu langkah hukum dan hasil pengecekan faktual terhadap ketidakpatuhan PT Berau Coal.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya