Dugaan Aktivitas Ilegal Kayu di UD. Barinut Berau Mencuat di Tengah Sengketa Lahan Warga



UD. Barinut Berau Diduga Perjualbelikan Kayu Tanpa Izin Sah
TANJUNG REDEB –BORNEOSINARTVNEWS Aktivitas operasional UD. Barinut, sebuah toko bahan bangunan yang berlokasi di Jalan Milono, Kecamatan Tanjung Redeb, kini tengah menjadi sorotan publik. Usaha tersebut diduga menjalankan praktik perdagangan kayu tanpa mengantongi izin usaha yang sah serta dokumen legalitas hasil hutan yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Dugaan Pelanggaran Izin Usaha
Berdasarkan investigasi di lapangan, UD. Barinut terpantau secara terbuka menjual berbagai jenis material konstruksi, termasuk tumpukan kayu reng dan papan dalam jumlah besar. Namun, aktivitas ini disinyalir tidak dibarengi dengan kelengkapan izin perdagangan kayu yang legal.

Salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung cukup lama. Ia meragukan asal-usul kayu yang dijual karena minimnya transparansi dokumen di lokasi tersebut.

Informasi ini diperkuat oleh Master Fight, seorang warga yang turut memantau aktivitas tersebut. Ia menyatakan bahwa operasional di gudang UD. Barinut terus berjalan meski legalitas perizinannya dipertanyakan.
"Aktivitas di sana tetap eksis meskipun banyak yang mempertanyakan kelengkapan izinnya. Ini harus menjadi perhatian serius bagi instansi terkait," tegasnya.

Payung Hukum dan Aturan Kehutanan
Jika terbukti melanggar, pemilik usaha dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

 Selain itu, setiap peredaran hasil hutan kayu wajib mengikuti Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Tanpa dokumen SKSHHK, kayu-kayu yang diperjualbelikan dikategorikan sebagai hasil hutan ilegal, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana maupun penyitaan barang bukti.
Kondisi Lapangan
Hingga saat ini, pantauan visual di lokasi menunjukkan stok material kayu masih melimpah berdampingan dengan alat pertukangan lainnya seperti cat, pipa PVC, dan sekop. Aktivitas bongkar muat material pun terpantau masih berjalan normal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen UD. Barinut maupun dinas instansi terkait mengenai status legalitas kayu yang diperdagangkan.

Masyarakat berharap pihak berwenang, terutama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau dan aparat kepolisian, segera melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen asal-usul kayu di UD. Barinut guna memastikan keabsahan niaga hasil hutan di wilayah Tanjung Redeb.

timborneosinartvnews (Rasidin) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya