Usut Dugaan Korupsi Hibah ASITA Penyidik Kejati Kaltara Sisir Kantor Dinas Pariwisata hingga Sekretariat Gubernur

Usut Dugaan Korupsi Hibah ASITA Penyidik Kejati Kaltara Sisir Kantor Dinas Pariwisata hingga Sekretariat Gubernur
TANJUNG SELOR –BORNEOSINARTVNEWS Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) melakukan penggeledahan besar-besaran di sejumlah kantor instansi pemerintahan dan organisasi profesi di Tanjung Selor, Kamis (18/12/2025).

Langkah tegas ini diambil guna mendalami penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Belanja Hibah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2021 dengan nilai anggaran mencapai Rp2,952 Miliar.
Penyisiran di Tiga Lokasi Strategis
Dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, SH., MH., tim penyidik mendatangi tiga lokasi berbeda mulai pukul 15.00 WITA hingga 17.30 WITA. Ketiga lokasi tersebut adalah
  Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara.

  Ruang Bagian Kesra Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Kaltara.
  Kantor DPD Asita Kaltara yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

Penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Kaltara dan telah mendapatkan Penetapan Izin Penggeledahan resmi dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
Fokus Penyidikan
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan bahwa proyek pembuatan aplikasi sistem informasi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan. Negara ditaksir mengalami kerugian akibat pengerjaan yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting serta barang bukti lainnya yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan.

Tahap Selanjutnya
Seluruh dokumen dan barang bukti yang ditemukan telah dibawa ke Kantor Kejati Kaltara. "Selanjutnya, dokumen dan barang-barang tersebut akan didalami lebih lanjut oleh Tim Penyidik guna kepentingan pembuktian dan pengembangan penyidikan," ujar perwakilan tim penyidik dalam siaran pers resminya, Jumat (19/12).

Kejati Kaltara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana hibah di wilayah Kalimantan Utara.
Kontak Media
Seksi Penerangan Hukum (Penkum)
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
[Alamat Kantor Kejati] (Haris)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya