Proyek Pengaman Pantai Rp4 Miliar di Biduk-Biduk Terancam Dibongkar

Proyek Pengaman Pantai Rp4 Miliar di Biduk-Biduk Terancam Dibongkar
​BERAU, Kaltim 01 Desember 2025 – Proyek pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pesisir Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan tajam.

 Proyek "Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Biduk-Biduk" senilai lebih dari Rp4 Miliar yang dikerjakan oleh CV. MAHADEWI terancam dibongkar menyusul temuan material yang diduga kuat merupakan batu karang yang rapuh.

​ Kontrak Senilai Rp4 Miliar Jadi Sorotan
​Proyek vital untuk menahan abrasi ini dilaksanakan di bawah payung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (PUPR Kaltim). 

Nilai proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 ini mencapai Rp. 4.001.730.629,94,- dengan nomor kontrak 610/060/SDA-DPUPR/PPKom/856/VII/2025 per tanggal 04 Juli 2025.
​Menurut spesifikasi teknis standar konstruksi pengaman pantai, material yang digunakan haruslah batu belah atau batu gunung yang padat, keras, dan tahan terhadap kikisan gelombang laut.

​ Temuan Material Berpori di Lapangan
​Berdasarkan pantauan di lapangan dan temuan visual yang beredar, material batu yang dipasang sebagai pengisi struktur (seawall atau breakwater) terlihat memiliki karakteristik yang mencurigakan. Tumpukan batu yang dipasang terlihat memiliki warna putih kekuningan, tekstur sangat berongga, dan bentuk yang tidak beraturan, menyerupai batuan gamping pesisir atau batu karang mati yang rapuh.

​"Batu ini memiliki pori-pori yang sangat banyak. Jelas secara visual ini tidak memenuhi standar teknis untuk konstruksi laut. Material ini mudah hancur dan tidak akan bertahan lama menahan terjangan ombak," kata seorang ahli konstruksi yang enggan disebut namanya.

​ LSM Cakra Desak Pembongkaran Total
​Dugaan penyimpangan ini langsung menuai reaksi keras dari LSM Cakra. Ketua LSM Cakra, Budi Untoro, angkat bicara dan mendesak Dinas PUPR Kaltim untuk segera mengambil tindakan tegas.
​"Kami sudah menemukan bukti visual yang jelas. Ini adalah batu karang yang diambil dari pesisir, dan ini dilarang keras karena merusak lingkungan dan melanggar spesifikasi kontrak," ujar Budi Untoro.

​Menurutnya, penggunaan material yang tidak standar berpotensi menyebabkan gagal konstruksi dan kerugian negara di masa depan. LSM Cakra menuntut agar seluruh pekerjaan yang menggunakan material batu tersebut segera dibongkar dan diganti dengan batu berkualitas tinggi sesuai kontrak.

​Bram Bantahan Kontraktor Material Sudah Diperiksa dan Layak
​Menanggapi tuduhan tersebut, pihak pelaksana proyek yang diwakili oleh Bram memberikan klarifikasi dan bantahan.

 Bram menegaskan bahwa material yang terpasang adalah batu yang layak dan sudah melalui proses pemeriksaan.
​"Kami menjamin material batu yang terpasang itu layak dan sudah melalui pemeriksaan lapangan," ujar Bram.

​Ia menambahkan, kegiatan yang terpasang saat ini sudah diperiksa oleh Badan Pengawasan Kampung setempat dan perwakilan dari instansi terkait.
​"Apa yang dituduhkan sebagai 'batu karang rapuh' adalah jenis batuan lokal yang kepadatan dan uji tekannya telah memenuhi standar teknis minimum untuk seawall.

 Kami siap untuk berkoordinasi jika ada permintaan uji laboratorium lebih lanjut," tegas Bram.

​ Menunggu Sikap Dinas PUPR Kaltim
​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas PUPR Provinsi Kaltim belum memberikan keterangan resmi yang detail terkait temuan material ini.

​Publik kini menanti hasil uji laboratorium (uji kuat tekan dan berat jenis) terhadap sampel material di lapangan.

 Jika terbukti menyalahi spesifikasi, kontraktor dapat dikenakan sanksi mulai dari pembongkaran, pemutusan kontrak, hingga proses hukum. 

Proyek yang seharusnya melindungi pantai Biduk-Biduk kini justru terancam menjadi masalah baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(tim) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya