Proyek Jalan Poros Samarinda- Bontang Disorot: Kualitas Buruk Berujung Tragedi Maut

Proyek Jalan Poros Samarinda- Bontang  Disorot: Kualitas Buruk Berujung Tragedi Maut
Kecelakaan Fatal 28 November 2025 Tegaskan Bahaya Metode Penambalan Kontraktor
MARANG KAYU BORNEO SINARTVNEWS – Proyek perbaikan jalan di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dilaksanakan oleh PT Bumi Karsa, menuai kecaman hebat dari masyarakat dan organisasi lokal.Kamis (04/12/2025) 

 Dugaan penyimpangan kontrak dan kualitas pengerjaan yang buruk dikonfirmasi telah menimbulkan korban jiwa, setelah terjadi kecelakaan fatal pada hari Jumat, 28 November 2025.
Metode Pengerjaan Asal-asalan Dinilai Melanggar Kontrak
Kritik utama tertuju pada metode penambalan lubang yang dilakukan oleh kontraktor, yang dinilai tidak sesuai standar dan berisiko tinggi.

 Penambalan hanya dilakukan dengan menimbun batu atau kerikil ("batu terhambur") tanpa material pengikat seperti aspal atau beton.

 Metode pengerjaan yang asal-asalan ini dicurigai sebagai upaya memangkas biaya operasional dan menyimpang dari Spesifikasi Teknis Kontrak.

  Kondisi batu yang mudah berserakan saat dilintasi kendaraan menimbulkan risiko tinggi kecelakaan bagi pengendara, terutama sepeda motor.

 Kurangnya papan informasi di lokasi juga menghalangi hak masyarakat untuk mengawasi.

 Tragedi 28 November 2025 Bukti Risiko Nyata
Risiko yang dikeluhkan masyarakat telah menjadi kenyataan tragis. Kecelakaan fatal yang terjadi pada Jumat, 28 November 2025, dengan laporan adanya korban meninggal dunia, menjadi bukti nyata bahaya dari pekerjaan yang tidak standar tersebut.

  Laporan media sebelumnya juga mencatat bahwa jalan yang diisi batu ini dijuluki “Jalan Hantu” karena cepat rusak dan telah menyebabkan satu pengendara motor tewas.

  Kecelakaan di akhir tahun 2025 ini semakin menegaskan bahwa buruknya kualitas perbaikan jalan adalah ancaman serius bagi keselamatan publik.

 Tuntutan Audit dan Sanksi Tegas
Organisasi adat Remaong Kutai Berjaya (RKB) PAC Marangkayu turut menekan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk segera mengambil tindakan tegas. 
Kritik juga diarahkan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar atas dugaan lemahnya transparansi dan pengawasan.

Tuntutan Utama RKB dan Masyarakat
  Audit Menyeluruh: Mendesak Dinas PU untuk segera mengaudit material, metode pengerjaan, dan spesifikasi kontrak proyek.

  Perbaikan Tanpa Biaya Negara  Menuntut PT Bumi Karsa agar segera memperbaiki seluruh pekerjaan yang tidak sesuai standar menggunakan biaya perusahaan sendiri, tanpa membebani anggaran negara tambahan.

 Sanksi Tegas Mendorong pemberian sanksi tegas kepada kontraktor yang melanggar dan kepada Pejabat PU yang terbukti lalai dalam pengawasan di lapangan.

 Komitmen Pemkab Pasca Kritik
Menanggapi kritik publik dan kondisi fatal di lapangan, DPRD dan Pemkab Kukar telah menunjukkan komitmen untuk perbaikan.

  Prioritas Perbaikan  Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar menegaskan komitmen untuk memprioritaskan akses jalan Santan Ulu dan Santan Ilir.

  Komitmen ini penting mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan pengembangan industri.

  Rekomendasi Legislatif: DPRD Kukar melalui Pansus LKPJ telah merekomendasikan perbaikan jalan penghubung di wilayah tersebut untuk menghindari pekerjaan yang kurang optimal.

  Anggaran Pengawasan Dinas PU Kukar pada APBD 2025 juga telah merencanakan paket pekerjaan untuk "Pengawasan Rekonstruksi Jalan di RT 01, 02, dan 03 Desa Santan Ulu".

Masyarakat mendesak agar kejadian tragis pada 28 November 2025 menjadi titik balik bagi Pemkab Kukar untuk segera melaksanakan perbaikan yang optimal dan permanen, serta menegakkan sanksi tegas demi akuntabilitas dan keselamatan warga.(Adrian/sudy/hrs) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya