Pembebasan Lahan Bandara Long Ampung Dipertanyakan Warga Protes Klaim Hibah Sepihak dan Ketidaksinkronan Data


Pembebasan Lahan Bandara Long Ampung Dipertanyakan  Warga Protes Klaim Hibah Sepihak dan Ketidaksinkronan Data
​LONG AMPUNG – MMALINAU-BORNEOSINARTVNEWS Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan ketidakadilan administrasi yang menimpa warga pemilik lahan. Rabu(31/12/2025) 

Persoalan utama mencuat terkait hilangnya nama pemilik lahan dalam daftar pembayaran serta klaim status hibah yang dinilai sepihak oleh pemerintah desa.

​Kronologi Kejanggalan Data
​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, lahan yang diklaim oleh warga atas nama Linda dan Damus sebenarnya telah melewati tahapan prosedur resmi. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama perangkat desa setempat tercatat telah melakukan pengukuran langsung di lapangan.

​Bukti keterlibatan otoritas desa diperkuat dengan adanya dokumen peta bidang tanah yang memuat tanda tangan serta stempel resmi dari:
​Kepala Desa Long Ampung, Yakub Laing.
​Kepala Adat/Pemangku Adat.

​Ketua BPD Long Ampung.
​Namun, saat memasuki fase pencairan dana, nama Linda dan Damus secara mengejutkan tidak tercantum dalam daftar penerima pembayaran lahan.

​Klaim Hibah yang Menuai Protes
​Kepala Desa Long Ampung, Yakub Laing, sempat mendatangi kediaman Bauun Alung (ibu dari Linda) untuk menyampaikan bahwa lahan tersebut kini berstatus hibah. Selain itu, pihak keluarga diminta untuk mengurus sendiri persoalan tersebut ke Malinau jika keberatan dengan status tersebut.

​Pernyataan ini dibantah keras oleh pihak keluarga. Bauun Alung menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghibahkan lahan yang sudah masuk dalam data pengukuran pembebasan bandara tersebut.

​"Keluarga mempertanyakan dasar penetapan status hibah tersebut, mengingat lahan sebelumnya telah diukur dan masuk dalam data pembebasan," tegas pihak keluarga.

​Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
​Ketidakterbukaan informasi semakin menguat setelah adanya indikasi komunikasi tertutup antara Kepala Desa dengan oknum pejabat BPN Malinau bernama Jimi. Hal ini memicu dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya potensi penyalahgunaan wewenang untuk mengambil keuntungan pribadi dari proyek strategis tersebut.

​Hingga saat ini, baik pihak Bandara Long Ampung, Pemerintah Desa, maupun BPN Malinau belum memberikan klarifikasi resmi secara tertulis terkait perbedaan data antara hasil pengukuran lapangan dengan realisasi pencairan dana.

​Desakan Penegakan Hukum
​Warga mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk mengusut tuntas permasalahan ini secara transparan.

 Masyarakat menekankan bahwa meski mereka mendukung pembangunan bandara, hak-hak pemilik lahan harus tetap dihormati sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan hukum. bstvnews (Boni/hrs)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya