Pasca Sidang Kedua di PN Tenggarong Mediasi Sengketa Lahan PT KAJ Dijadwalkan 7 Januari

Pasca Sidang Kedua di PN Tenggarong Mediasi Sengketa Lahan PT KAJ Dijadwalkan 7 Januari
TENGGARONG:BORNEOSINATVNEWS Kamis (18/12/2025) – Perkembangan terbaru dari Pengadilan Negeri Tenggarong mencatat babak baru dalam sengketa lahan antara warga Desa Suka Bumi, Kecamatan Kota Bangun, dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ). Setelah pelaksanaan sidang kedua pada Rabu kemarin, fokus perkara nomor 115/Pdt.G/2025/PN Trg kini tertuju pada agenda mediasi yang ditetapkan awal tahun depan.

Update Persidangan Terakhir
Dalam persidangan yang digelar kemarin, PT KAJ selaku tergugat utama akhirnya hadir melalui kuasa hukumnya, H. Refman Basri, SH, MBA, setelah sebelumnya absen pada sidang perdana.

 Selain pihak perusahaan, perwakilan dari Dinas Perkebunan (Disbun) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar juga telah memenuhi panggilan.

Namun, majelis hakim mencatat beberapa pihak "Turut Tergugat" yang masih absen, yaitu
  Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Bupati).
  Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  Camat Kota Bangun.

  Kepala Desa Suka Bumi.
Menuju Mediasi 7 Januari 2025
Majelis hakim telah memutuskan bahwa tahap selanjutnya adalah sidang mediasi yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2025. Agenda ini menjadi krusial karena merupakan upaya perdamaian yang dijembatani oleh pengadilan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Kuasa hukum penggugat, Advokat Gunawan, SH, memberikan pernyataan hari ini bahwa kehadiran Bupati dan BPN pada 7 Januari mendatang bersifat sangat penting. 

"Kami ingin semua pihak hadir pada tanggal 7 itu, sehingga bisa benar-benar mendengarkan dan memberikan solusi bagi masyarakat Desa Suka Bumi," tegasnya mengulang tuntutan warga.

Posisi Para Pihak
Pihak warga (penggugat) yang diwakili oleh Darmono dkk. menuntut keadilan atas dugaan penyerobotan lahan. Di sisi lain, PT KAJ menyatakan akan bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pengadilan, sembari menekankan bahwa sebelumnya laporan pidana terkait kasus ini telah dihentikan (SP3).
Dengan dijadwalkannya mediasi pada 7 Januari 2026,(**tim) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya