Memperjuangkan Tanah Ulayat Berujung Jeruji Besi Pejuang Meninggal Perusahaan Tetap Aman

Memperjuangkan Tanah Ulayat Berujung Jeruji Besi, Pejuang Meninggal, Perusahaan Tetap Aman
Perjuangan mempertahankan tanah ulayat dan lingkungan hidup di Capuak, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kembali menyingkap ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Masyarakat adat Dayak Marjun harus menghadapi kriminalisasi ketika berupaya mempertahankan tanah warisan leluhur dan ekosistem mangrove yang menjadi ruang hidup mereka. Salah satu pejuang ulayat, Jamaluddin, bahkan meninggal dunia di dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Berau. Hingga hari ini, peristiwa tersebut masih menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar tentang keadilan bagi masyarakat adat.

Di sisi lain, PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (TBPP), perusahaan perkebunan sawit yang diduga melakukan perusakan ekosistem mangrove dan memasuki wilayah tanah ulayat, hingga kini belum menerima sanksi hukum yang tegas. Padahal, sejak tahun 2021 audit lintas instansi telah mengungkap puluhan temuan dugaan pelanggaran. Situasi ini memunculkan kesan kuat bahwa hukum berjalan timpang, keras terhadap rakyat kecil, namun lunak terhadap korporasi.

Ketua Serikat Buruh FPBM-KASBI Kabupaten Berau, Muhammad Boni, menilai kasus ini sebagai potret nyata ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, negara seharusnya berdiri di pihak masyarakat adat dan buruh yang terdampak konflik agraria, bukan justru membiarkan mereka menjadi korban. Ia menegaskan bahwa meninggalnya Jamaluddin di dalam rutan merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Ketika masyarakat adat mempertahankan tanah ulayat dan lingkungan hidupnya, mereka dipenjara. Tetapi ketika perusahaan diduga merusak mangrove dan melanggar aturan, tidak ada sanksi apa pun. Ini menunjukkan ketimpangan penegakan hukum yang sangat mencolok,” tegas Muhammad Boni.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengurus ulayat Marjun Talisayan yang menilai bahwa perjuangan Jamaluddin dan warga lainnya murni untuk mempertahankan hak adat dan ruang hidup. Mereka menyebut belum adanya sanksi terhadap PT TBPP sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi. “Kami tidak melawan negara. Kami hanya mempertahankan tanah ulayat dan mangrove yang menjadi sumber kehidupan kami. Tapi justru kami yang dikriminalisasi, sementara perusahaan tetap aman,” ujar salah satu pengurus ulayat.

Kematian Jamaluddin kini dipandang sebagai simbol mahalnya harga perjuangan masyarakat adat di Kabupaten Berau. Bagi Dayak Marjun, peristiwa ini bukan sekadar duka, tetapi juga cermin kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dari konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Tanah ulayat bukan hanya soal lahan, melainkan identitas, martabat, dan masa depan generasi mereka.

Hingga saat ini, belum adanya sanksi hukum terhadap PT TBPP semakin memperkuat pertanyaan publik: ada apa antara PT TBPP dan Pemerintah Kabupaten Berau? Mandeknya proses penegakan hukum dan saling lempar kewenangan antarinstansi memperdalam kekecewaan dan kecurigaan masyarakat.

Serikat buruh FPBM-KASBI, pengurus ulayat Marjun, dan masyarakat adat Dayak Marjun kini mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan secara langsung. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pemerintah daerah dan instansi terkait, penuntasan dugaan pelanggaran lingkungan oleh PT TBPP, serta keadilan bagi para pejuang adat yang telah dikriminalisasi. Tanpa langkah tegas dan transparan, keadilan hanya akan menjadi slogan, sementara korban dari konflik agraria dan kerusakan lingkungan akan terus berjatuhan dari kalangan masyarakat kecil.

Editor : (tim /Boni) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya