Dugaan Pemalsuan Data Pembebasan Lahan Bandara Long Ampung Masyarakat Minta Oknum Kepala Desa Diproses

Dugaan Pemalsuan Data Pembebasan Lahan Bandara Long Ampung  Masyarakat Minta Oknum Kepala Desa Diproses
Long Ampung –Malinau -borneosinartv news [Senin, 30 Desember 2025]
Masyarakat Long Ampung mempertanyakan adanya dugaan pemalsuan data dalam proses pembebasan lahan bandara, yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Long Ampung. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan antara data peta lahan dan daftar penerima ganti rugi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama Kepala Desa Long Ampung tercantum dalam daftar penerima ganti rugi, meskipun tidak memiliki lahan yang terdata dalam peta pembebasan lahan bandara. Kondisi ini memicu pertanyaan dan kekecewaan masyarakat.

Warga pun mempertanyakan secara terbuka, di mana letak lahan milik Kepala Desa yang dijadikan dasar penerimaan ganti rugi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa menyampaikan bahwa lahan yang dimaksud merupakan lahan kosong.
Jawaban tersebut dinilai tidak memuaskan oleh masyarakat. 

Pasalnya, warga menyebut bahwa tanah milik masyarakat yang secara nyata berada dalam lokasi pembebasan justru tidak menerima ganti rugi, bahkan dinyatakan sebagai hibah oleh Kepala Desa, meskipun pemilik lahan menegaskan tidak pernah menghibahkan tanah mereka.
“Kami sangat kecewa.
 Tanah kami jelas masuk dalam lokasi bandara, sudah diukur, tapi tidak dibayar dan malah disebut hibah. Sementara Kepala Desa yang tidak jelas letak lahannya justru menerima ganti rugi,” ujar salah satu warga.

Masyarakat menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan dan dugaan penyalahgunaan wewenang, serta berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, warga secara tegas meminta agar oknum Kepala Desa Long Ampung dipanggil dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Tolong dipanggil dan diproses. Kami tidak terima,” tegas perwakilan masyarakat.

Masyarakat juga mendesak agar instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan, melakukan audit menyeluruh terhadap data pembebasan lahan, peta bidang, serta daftar penerima ganti rugi pada proyek pembangunan Bandara Long Ampung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Long Ampung dan instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi secara tertulis atas dugaan tersebut

Masyarakat berharap persoalan ini dapat diusut secara transparan, adil, dan tuntas, agar pembangunan bandara tidak mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Dari: Borneo Sinar TV
Editor: Boni

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya