Ditlantas Polda Sulsel Bantah Keras Tudingan Pungli BPKB Tegaskan Biaya Mutlak Rp375 Ribu Sesuai PNBP

Ditlantas Polda Sulsel Bantah Keras Tudingan Pungli BPKB Tegaskan Biaya Mutlak Rp375 Ribu Sesuai PNBP
MAKASSAR —BORNEO SINAR TV NEWS Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan mengenai dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di lingkungan Ditlantas Polda Sulsel.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen Ditlantas Polda Sulsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan. Pimpinan Ditlantas Polda Sulsel menyebut telah berkomunikasi langsung dan menggelar pertemuan dengan media yang pertama kali memuat pemberitaan tersebut.

Pemberitaan yang dimaksud sebelumnya dimuat oleh Beritasorotan.com dengan judul “Dugaan Pungli Kembali Terjadi di Pelayanan BPKB Polda Sulsel, dari Rp375 Ribu Menjadi Rp600 Ribu”. Seiring dengan proses klarifikasi, berita tersebut telah dihapus oleh media bersangkutan.

Tidak Ada Pungutan di Luar PNBP
Kasi BPKB Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Muh Aziz, menegaskan bahwa informasi mengenai adanya pungutan penerbitan BPKB di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah tidak benar.

“Tidak ada pungutan penerbitan BPKB di luar PNBP sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp375 ribu. Seluruh pelayanan kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kompol Muh Aziz saat memberikan keterangan.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan pertemuan langsung dengan jurnalis Beritasorotan.com guna meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di masyarakat.

“Kami memastikan proses penerbitan BPKB berjalan sesuai prosedur dan tarif resmi,” katanya.
Proses Sesuai Aturan
Sementara itu, jurnalis Beritasorotan.com juga menyampaikan pengakuannya bahwa pengurusan berkas kendaraan yang dilakukannya telah diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, serta pembayaran dilakukan sesuai tarif PNBP.

“Berkas kendaraan saya diproses sesuai aturan dan pembayaran dilakukan sesuai PNBP. Saya mengapresiasi pelayanan BPKB di Ditlantas Polda Sulsel yang transparan, cepat, dan maksimal,” ujarnya.

Ditlantas Polda Sulsel menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya