DI UJUNG TANDUK Senator Yulianus Ancam Cabut Izin PT Daisy Timber Jika Abaikan Makam Leluhur & Denda Adat

DI UJUNG TANDUK  Senator Yulianus Ancam Cabut Izin PT Daisy Timber Jika Abaikan Makam Leluhur & Denda Adat
JAKARTA –BORNEOSINARTVNEWS Badan Akuntabilitas Publik (BAP) MPR RI mengambil langkah tegas dan konfrontatif terhadap PT Daisy Timber. Perusahaan pemegang izin konsesi seluas 30.170 hektare ini diultimatum: segera selesaikan tuntutan denda adat dan kompensasi, atau izin operasionalnya akan direkomendasikan untuk dicabut.

Sabtu(13/12/2025) 
Ancaman ini disampaikan langsung oleh Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Sumual, SH., M.Si., menyusul laporan investigasi mendalam mengenai penjarahan situs sakral dan pengabaian hak masyarakat adat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pemanggilan Paksa ke RDP
Senator Yulianus Henock Sumual menyatakan akan segera melayangkan surat resmi dan memanggil jajaran direksi PT Daisy Timber untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta.

"Saya akan panggil mereka ke Jakarta melalui rapat dengar pendapat. Jika PT Daisy Timber tidak punya perhatian pada hak masyarakat adat, kami akan merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin operasionalnya," tegas Senator Yulianus Henock Sumual.

Langkah ini merupakan puncak dari kegagalan perusahaan menunaikan tuntutan denda adat dan kompensasi hauling yang sebelumnya telah disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB).

Bukti Video: Makam Leluhur Dibuldozer
Pemicu utama kemarahan BAP MPR RI adalah laporan yang disampaikan oleh Sudiyanto, Ketua Tim Investigasi.

 Ia memaparkan bukti rekaman video yang menunjukkan operasional PT Daisy Timber telah melanggar batas kemanusiaan dan hukum adat:
 Penistaan Makam Keramat: Alat berat perusahaan terekam melakukan pendorongan dan pengrusakan langsung di area makam keramat leluhur masyarakat adat Dayak Basap.
 Perambahan Zona Konservasi: Perusahaan nekat membabat hutan di wilayah Sampo Kulit, yang ditetapkan sebagai zona konservasi lindung pemukiman adat.
  Pemusnahan Aset Budaya: Pohon buah-buahan yang menjadi sumber pangan dan aset budaya warga ditumbangkan tanpa kompensasi.

Tuntutan Krusial: Kembalikan Lahan dan Sahkan MHA
Dalam koordinasi dengan Senator Yulianus, Tim Investigasi menegaskan dua tuntutan fundamental yang harus segera dipenuhi PT Daisy Timber dan pemerintah daerah demi keadilan masyarakat adat:
  Pelepasan Lahan: Mendesak agar lahan seluas 800 Hektare segera dikeluarkan dari peta izin konsesi perusahaan dan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat.

 Pengesahan MHA: Menuntut percepatan pembahasan draf Masyarakat Hukum Adat (MHA) di DPRD Kabupaten Berau untuk memberikan perlindungan hukum permanen dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Keputusan BAP MPR RI untuk memanggil paksa PT Daisy Timber ini mengirim sinyal kuat bahwa pengabaian hak dan perusakan situs sakral tidak akan ditoleransi, menempatkan nasib izin perusahaan kini benar-benar berada di ujung tanduk.(Tim Borneosinartvnews) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya