Bom Waktu Kehutanan Berau Meledak PT Wana Bakti Persada Utama Diblokade, Diduga Terlibat Pelanggaran Berlapis Hingga Pidana Bio Solar

Bom Waktu Kehutanan Berau Meledak: Blokade PT Wana Bakti Persada Utama, Dua Kampung Tuntut Kompensasi, Terancam Pidana Berlapis
BERAU, KALIMANTAN TIMUR – Konflik berkepanjangan yang melibatkan perusahaan kayu PT Wana Bakti Persada Utama (WBPU) telah meluas menjadi krisis serius yang melibatkan dua kampung, berujung pada ancaman pidana terhadap perusahaan. 

Konflik yang semula hanya sengketa kompensasi kini diperparah dengan dugaan pelanggaran izin operasional hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Blokade Dipimpin Kepala Desa, Tolak RKC 2025
Konflik memuncak karena perusahaan berulang kali mengabaikan dan menunda pelunasan kompensasi yang dijanjikan sebagai "uang koperasi" kepada masyarakat.

 Kepala Desa Long Duhung, Lk Paulus Elisia, mengambil tindakan tegas dengan memimpin blokade total, menghentikan seluruh operasional PT Wana Bakti di wilayahnya.

Konflik ini ternyata melibatkan tidak hanya Kampung Long Duhung, tetapi juga Kampung Long PeLay. Sejak penebangan dimulai pada Februari 2025, pihak perusahaan hingga kini belum mencapai kesepakatan kerja resmi dengan kedua kampung tersebut, meninggalkan masyarakat tanpa kepastian kompensasi.

 Selain itu, Kepala Desa Long Duhung juga menolak Rencana Kerja Tahunan (RKC) 2025 karena disusun tanpa musyawarah yang sah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kerugian Negara Mengintai: Kayu Membusuk dan Masalah Izin
Dampak langsung dari blokade dan berlarutnya konflik adalah kayu tebangan perusahaan yang tertahan dan mulai membusuk di lokasi.

Situasi ini memunculkan ancaman pidana serius. Kerusakan kayu di hutan produksi dianggap sebagai kerugian negara, karena negara kehilangan potensi pendapatan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sumber terpercaya menyebutkan, "Negara yang dirugikan... [situasi ini] terancam pidana."

Krisis ini diperparah dengan masalah operasional dan infrastruktur:
  Izin Loppond Dipertanyakan: Informasi yang beredar menyebutkan bahwa PT WBPU tidak memiliki izin Loppond (Tempat Penimbunan Kayu/Log Pond), yang vital untuk menimbun dan mengangkut kayu secara legal.

 Jalur Hauling Terambil Alih: Sebagian jalan logging yang direncanakan sebagai jalur hauling (angkut kayu) oleh perusahaan telah diambil alih oleh Pemerintah (Dinas PU) untuk dijadikan jalan kampung, mempersulit akses pengangkutan hasil tebangan.

Dugaan Pelanggaran Berlapis: Izin Ilegal hingga Bio Solar
Isu legalitas operasional perusahaan semakin menguat dengan adanya dugaan pelanggaran berlapis:

  Dugaan Izin Ilegal: LSM Cakra Kaltim mencurigai PT WBPU beroperasi dengan izin yang tidak resmi, diperkuat dengan ketidakmampuan perusahaan mengangkut kayu karena disinyalir tidak memiliki izin penimbunan yang sah.

  Penyalahgunaan BBM Bersubsidi: Tuduhan paling serius adalah dugaan penggunaan Bio Solar (bahan bakar bersubsidi) untuk operasional industri berat. Penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri skala besar merupakan tindak pidana di bawah UU Minyak dan Gas.

Sikap Bungkam Perusahaan dan Tuntutan Mendesak
Hingga berita ini disusun, upaya menghubungi pihak manajemen PT Wana Bakti untuk meminta konfirmasi terkait seluruh tuduhan, mulai dari masalah kompensasi hingga dugaan pidana, tidak membuahkan hasil.

 Sikap tertutup perusahaan di tengah badai krisis ini menunjukkan upaya menghindari tanggung jawab.
Masyarakat Long Duhung, Long Lay, dan pihak pendukung mendesak:

  Gakkum KLHK dan Polda Kaltim segera mengusut dugaan penyalahgunaan Bio Solar, pelanggaran legalitas izin, dan potensi pidana kerugian negara.

  DPRD Kabupaten Berau segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat untuk memaksa PT Wana Bakti melunasi kompensasi yang menjadi hak dua kampung serta mempertanggungjawabkan seluruh operasionalnya .Masyarakat Long Duhung, Long Lay, long bilu dan pihak pendukung (termasuk Lembaga Cendikiawan Anak Pahlawan/CAPA) mendesak langkah-langkah berikut:
Pengusutan Hukum: Gakkum KLHK dan Polda Kaltim diminta segera mengusut dugaan penyalahgunaan Bio Solar, pelanggaran legalitas izin, dan potensi pidana kerugian negara.
  Rapat Darurat: DPRD Kabupaten Berau didesak segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat untuk memaksa PT Wana Bakti melunasi kompensasi dan mempertanggungjawabkan seluruh operasionalnya.(tim) 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya