Aktivitas Pengerukan Tanah di Gunung Panjang Dipertanyakan Antara Kebutuhan Proyek dan Legalitas Perizinan

Aktivitas Pengerukan Tanah di Gunung Panjang Dipertanyakan Antara Kebutuhan Proyek dan Legalitas Perizinan
TANJUNG REDEB – Borneosinartvnews:Aktivitas alat berat dan pengangkutan tanah skala besar di wilayah Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, mulai menuai sorotan masyarakat dan media.

 Kegiatan yang berlangsung pada Kamis siang (25/12/2025) ini diduga kuat merupakan proyek komersial, namun transparansi mengenai izin dan peruntukannya masih menjadi tanda tanya.

Pantauan di Lapangan
Berdasarkan pantauan langsung, terlihat satu unit ekskavator merek Zoomlion sedang aktif mengeruk tebing tanah dan memuatnya ke dalam deretan unit dump truck yang mengantre di lokasi. Di lokasi tersebut, terdapat seorang petugas lapangan yang bertugas sebagai "ceker" atau pencatat ritase truk yang keluar masuk area pengerukan.

Prosedur yang Tidak Biasa
Kejadian menarik terjadi saat awak media mencoba melakukan konfirmasi terkait legalitas kegiatan tersebut. Pihak pengelola, yang diidentifikasi bernama Puji, disebut-sebut menerapkan aturan di mana setiap wartawan yang datang harus melakukan tanda tangan di lokasi. Selain itu, terdapat laporan bahwa oknum di lapangan sering kali menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) tertentu sebagai bentuk "legalitas" diri saat berhadapan dengan pihak yang mendokumentasikan kegiatan tersebut.
Tuntutan Transparansi dan Netralitas Aparat
Warga sekitar dan pengamat lapangan mempertanyakan keberuntungan atau manfaat dari kegiatan ini bagi masyarakat luas. Muncul kekhawatiran bahwa aktivitas ini hanyalah praktik "bagi-bagi kue" di lingkaran tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah (pajak Galian C) maupun kompensasi dampak lingkungan seperti debu dan kerusakan jalan.
Masyarakat berharap agar pihak Penegak Hukum (APH) dapat bersikap objektif dan tidak terlibat dalam pusaran kepentingan pengusaha tersebut. Penegakan aturan terkait Izin Penambangan Batuan (SIPB) harus diutamakan di atas relasi pribadi atau organisasi apa pun.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola belum memberikan jawaban yang jelas mengenai ke mana tanah tersebut dibawa dan apakah kegiatan ini telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Berau maupun kementerian terkait.(tim) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya