UM Berau Resmi Kelola Eks Hotel Cantika Swara: Bank BPD Kaltimtara Percaya Profesionalisme Manajemen Aset Teruji

UM Berau Resmi Kelola Eks Hotel Cantika Swara Bank BPD Kaltimtara Percaya Profesionalisme Manajemen Aset Teruji
BERAU, Kalimantan Timur – Universitas Muhammadiyah Berau (UM Berau) mengambil langkah strategis besar dalam pengembangan aset institusionalnya. 

Pada 12 November 2025, UM Berau menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan Eks Hotel Cantika Swara dengan Bank BPD Kaltimtara Cabang Berau. 

Penandatanganan ini juga dirangkai dengan audiensi terpisah bersama PT BGI terkait potensi kemitraan pengelolaan perkebunan sawit.

Rekam Jejak SM Tower Menjadi Bukti Kapabilitas Manajemen
Kepercayaan Bank BPD Kaltimtara terhadap UM Berau didasarkan pada rekam jejak yang dinilai profesional, khususnya dalam manajemen aset komersial.

Pemimpin Bidang Kredit Bank BPD Kaltimtara Cabang Berau, Angga Saputra, menyatakan, "Bank sudah memandang Universitas Muhammadiyah ini sebagai manajemen yang sudah profesional khususnya dalam bidang perhotelan."

Kepercayaan ini salah satunya bertumpu pada keberhasilan UM Berau mengelola Hotel SM Tower. 

Kinerja SM Tower telah menjadi bukti konsep (proof of concept) keunggulan manajemen aset institusional, diukur dengan metrik seperti Net Operating Income (NOI) yang stabil dan Return on Investment (ROI) yang positif.

 Model pengelolaan SM Tower yang menerapkan siklus audit dan pelaporan keuangan transparan menjadi tolok ukur yang akan direplikasi penuh pada aset baru.

Tantangan dan Mitigasi Risiko Proyek Eks Hotel Cantika Swara. 

Rektor UM Berau, Dr. Drs. H. Muhammad Bayu, M.M., menjelaskan bahwa penandatanganan ini adalah langkah awal yang diikuti dengan penilaian kondisi aset.

"Ini awal dari pengelolaan hotel Eks Cantika Swara. 

Karena ini kami serahkan pengelolaan awal, ini kan, kita melihat dulu kondisinya, sehingga nanti kita akan launching untuk supaya bisa operasional," ujar Rektor.

Meskipun proyek ini strategis untuk diversifikasi pendapatan, Eks Hotel Cantika Swara memiliki profil risiko transisi yang tinggi.

  Risiko Utama (CAPEX) Diperlukan Belanja Modal (CAPEX) yang signifikan untuk konversi fisik aset dari hotel komersial menjadi aset universitas atau model hibrida.

  Kepatuhan Regulasi  Diperlukan perhatian khusus pada transisi regulasi seperti zonasi dan standar keamanan, yang harus diselaraskan dari entitas komersial ke fasilitas universitas.

UM Berau menekankan pentingnya analisis risiko dan due diligence mendalam untuk menghindari penyerapan liabilitas finansial tak terduga dari aset lama.

Kepatuhan dan Transparansi dalam Kemitraan Strategis PT BGI
Terkait kemitraan strategis dengan PT BGI di sektor perkebunan sawit, UM Berau berkomitmen untuk memastikan tata kelola yang tinggi, mengingat sensitivitas sektor sumber daya di Kalimantan Timur.

  Standar Regional: Kemitraan ini akan dievaluasi ketat terhadap persyaratan kesetaraan dan transparansi yang berlaku di Berau.
  Akuntabilitas Struktur kemitraan harus mewajibkan aliran keuangan yang jelas dan dapat diaudit untuk melindungi reputasi institusional dan memastikan akuntabilitas sesuai standar regional.

Harapan Ekonomi dan Pengawasan BPKAD
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai "magnet baru" bagi pariwisata Berau.

Skala ekspansi ini menempatkan UM Berau dalam orbit pengawasan regulasi regional.

 Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kapasitas tata kelola keuangan internal dan kesediaan UM Berau untuk mendefinisikan paket pelaporan keuangan yang disesuaikan untuk kebutuhan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
( **)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya