TERANCAM JADI TERSANGKA Kasus Pengeroyokan yang Libatkan Dua Anggota Dewan Bulungan Resmi Naik ke Penyidikan

TERANCAM JADI TERSANGKA Kasus Pengeroyokan yang Libatkan Dua Anggota Dewan Bulungan Resmi Naik ke Penyidikan
Bulungan, Rabu, 26 November 2025 – Dugaan kasus pengeroyokan yang menyeret dua oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan memasuki babak baru yang serius.

 Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menaikkan status penanganan perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kepastian peningkatan status ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Krimum) Polda Kaltara, Kombes Pol Yudhistira Midyahwan, hari ini.

 Kenaikan status ini diputuskan setelah gelar perkara menyimpulkan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan.

“Benar, kemarin gelar perkara sudah dilakukan dan disepakati bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, statusnya kami naikkan ke tingkat penyidikan,” ujar Kombes Pol Yudhistira saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Penyidikan Bertujuan Cari Tersangka
Meskipun kasus telah naik ke tahap penyidikan, Yudhistira menegaskan bahwa penyidik hingga saat ini belum menetapkan tersangka mana pun.

Menurutnya, tahapan penyidikan justru bertujuan untuk membuat terang tindak pidana, menemukan atau menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta mengumpulkan alat bukti yang sah.

“Belum kita tentukan tersangka. Penyidikan dilakukan untuk membuat terang tindak pidana, menemukan atau menentukan tersangka, serta mengumpulkan alat bukti,” tegasnya.

Kombes Yudhistira menerangkan perbedaan mendasar antara kedua tahapan tersebut. Penyelidikan hanya sebatas permintaan keterangan atau klarifikasi, sementara penyidikan sudah masuk pada pemeriksaan secara formal melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pengakuan Pemukulan dan Olah TKP
Sebelum dinaikkan statusnya, penyidik telah mengumpulkan keterangan dari lima terlapor, termasuk dua oknum anggota DPRD Bulungan berinisial AHP dan LB, serta tiga terlapor lain berinisial A, S, dan K.

Di antara keterangan yang masuk, salah satu terlapor bahkan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban berinisial AS (38). Pengakuan penting tersebut akan kembali diperdalam oleh penyidik pada tahap penyidikan ini.

Selain itu, tim Ditreskrimum Polda Kaltara juga telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan data awal dan memastikan kecocokan bukti yang relevan dengan laporan korban.

Kombes Pol Yudhistira memastikan penyidik akan bekerja objektif dan profesional dalam menangani perkara yang menyeret nama pejabat publik ini.

“Untuk tersangkanya, kita belum tetapkan. Tapi yang jelas hasil gelar perkara, kasus naik ke tahap penyidikan,” pungkasnya.(**) 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya