TEGA UANG RAKYAT Rp7 M Dipakai Gubernur Riau 'AW' Biayai Liburan Mewah ke INGGRIS & BRASIL, Pejabat Diancam MUTASI

TEGA UANG RAKYAT Rp7 M Dipakai Gubernur Riau 'AW' Biayai Liburan Mewah ke INGGRIS & BRASIL, Pejabat Diancam MUTASI
​JAKARTA – Sebuah pukulan telak kembali menghantam dunia birokrasi Indonesia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/11/2025) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW), sebagai tersangka utama dalam kasus pemerasan keji yang dikenal sebagai 'Jatah Preman' dari proyek pembangunan infrastruktur.

​Publik dibuat geram Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan bahwa praktik kotor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melukai hati rakyat, karena hasil pemerasan itu digunakan AW untuk membiayai lawatan mewah ke luar negeri, termasuk ke negara-negara elit seperti Inggris dan Brasil
​Jatah Preman dan Ancaman Mutasi: Modus Kejahatan Gubernur AW
​AW, bersama dua tersangka lainnya—MAS (Kadis PUPR-PKPP) dan DAN (Tenaga Ahli)—diduga merancang skema pemerasan yang terstruktur dan mengancam.

​"Modusnya adalah adanya semacam 'jatah preman' untuk kepala daerah, terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR," tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

​Berikut adalah rincian aksi keji yang terbongkar
​Kenaikan Anggaran Fantastis Proyek UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR-PKPP Riau tiba-tiba mengalami kenaikan anggaran dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

 Kenaikan inilah yang menjadi ladang basah korupsi.

​Permintaan 'Fee' 5%: AW menuntut 'fee' sebesar 5% dari selisih kenaikan anggaran tersebut. 

Total permintaan setoran haram ini mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp7 Miliar
​Ancaman Psikologis Gubernur AW menggunakan kekuasaannya untuk menekan pejabat di bawahnya.

 Pejabat UPT yang menolak membayar 'jatah preman' tersebut diancam akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya.

​Uang Korupsi Berbau Dollar dan Poundsterling untuk Liburan Mewah
​Fakta yang paling mencoreng adalah pengakuan KPK mengenai aliran dana haram tersebut. 

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan bahwa uang yang seharusnya membangun jalan dan jembatan di Riau, malah mengalir deras ke rekening pribadi AW.

​Dana 'Jatah Preman' yang Sudah Terkumpul
Hingga OTT, KPK mencatat total uang yang telah disetorkan dari hasil pemerasan ini mencapai Rp4,05 Miliar dari total permintaan Rp7 Miliar. 

Uang ini dikumpulkan oleh Tenaga Ahli, DAN, yang bertindak sebagai tangan kanan AW.

​Foya-foya ke Mancanegara
"Kami mendapati, uang yang disetorkan ini juga digunakan oleh saudara AW untuk lawatan ke luar negeri, termasuk ke Inggris, Brasil," ungkap Asep Guntur. 

Sungguh ironis, saat rakyat Riau menanti perbaikan infrastruktur, pemimpinnya justru menikmati hasil haram di benua lain
​Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Senin (3/11/2025), KPK berhasil menyita barang bukti yang tak terbantahkan, termasuk uang tunai sebesar Rp1,6 Miliar dalam bentuk pecahan Rupiah, Dollar AS, dan Poundsterling.

 Bukti ini menguatkan dugaan bahwa AW sedang mempersiapkan rencana lawatan mewah lainnya ke luar negeri, termasuk rencana perjalanan ke Malaysia yang batal karena keburu diciduk KPK.

​Penetapan tersangka ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat daerah.

 KPK memastikan akan mengusut tuntas kasus 'Jatah Preman' ini hingga ke akar-akarnya (**)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya