Pengemudi Online Kembali Turun ke Jalan, Desak Kemenhub Revisi Tarif dan Regulasi

Pengemudi Online Kembali Turun ke Jalan, Desak Kemenhub Revisi Tarif dan Regulasi
FDTOI dan SePOI Gelar Aksi 20 November Tuntut Keadilan Tarif dan UU Transportasi Online
Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Diskusi Rabu(12/11/2025)Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dan Serikat Pengemudi Ojek Online Indonesia (SePOI) siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. 

Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, dengan titik utama di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Ketua Umum SePOI, Mahmud, membenarkan rencana aksi tersebut.

 "Ya betul, kami akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di hari Kamis, 20 November, tepatnya di Patung Kuda," ujar Mahmud saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Aksi ini tidak hanya akan diikuti oleh pengemudi dari Jakarta, tetapi juga melibatkan partisipan dari beberapa daerah lain, termasuk Jawa Timur, Medan, dan Batam, yang merupakan anggota FDTOI dan SePOI. 

Titik kumpul awal direncanakan dimulai dari Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, namun masih menunggu persetujuan dari pihak terkait.

Empat Poin Tuntutan Utama ke Pemerintah
Mahmud menjelaskan bahwa tuntutan utama aksi kali ini masih berkaitan erat dengan perlunya penyesuaian tarif yang dinilai tidak lagi adil bagi pengemudi.

"Terdapat empat poin tuntutan utama yang akan kami sampaikan," tegasnya.

 Evaluasi dan penyesuaian tarif untuk pengemudi online roda dua.

  Evaluasi dan penyesuaian tarif antar paket dan makanan.

 Mendorong adanya revisi tarif Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk taksi online (roda empat).

 Mendorong adanya penyusunan Undang-Undang Transportasi Online yang berpihak pada pengemudi online.

Desakan Kepatuhan atas PM 12 Tahun 2019
Sekjen SePOI, Einstein Dialektika, menyoroti inkonsistensi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam menjalankan aturan yang sudah mereka buat sendiri. Menurut Einstein, Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019 sebenarnya cukup memadai, namun pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak dievaluasi.

"Kenapa kita terus mendesak ini? Kementerian Perhubungan itu membuat aturan Peraturan Menteri No.12/PM12 Tahun 2019 dan pada saat ini mereka tidak menjalankan secara konsisten," jelas Einstein.

Keresahan utama pengemudi adalah peningkatan drastis pada jam kerja. Pada saat tarif PM 12/2019 terakhir diterapkan tahun 2022, jam kerja rata-rata adalah 8 jam per hari. "Namun sekarang telah meningkat menjadi 14 jam per hari," ungkap Einstein. 

Peningkatan jam kerja ini dinilai memicu kelelahan, stres, dan meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu keseimbangan hidup pengemudi.
Oleh karena itu, asosiasi mendesak Kemenhub untuk segera menjalankan aturan yang sudah ada dan mengakomodir empat poin tuntutan yang semuanya berada di ranah kementerian tersebut.
Jaga Kondusifitas dan Hindari Hoaks
Menutup keterangannya, Asosiasi SePOI juga mengeluarkan himbauan kepada seluruh rekan pengemudi yang akan berangkat ke Jakarta agar tetap menjaga kondusifitas selama aksi.

"Kami menghimbau rekan-rekan pengemudi online untuk menjaga kondusifitas serta tidak terprovokasi dengan informasi hoaks," tutup Mahmud. 

Asosiasi juga menekankan pentingnya fokus pada empat poin tuntutan dan melarang adanya pemaksaan terhadap pengemudi lain untuk ikut serta dalam aksi, karena partisipasi harus didasarkan pada kesadaran pribadi. (Red) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya