Penertiban Aset Daerah Berau Batalkan SK Penjualan Lahan PNS di Gunung Tabur

Penertiban Aset Daerah Berau Batalkan SK Penjualan Lahan PNS di Gunung Tabur
Berau,kaltim rabu (12/11/2025) Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengambil langkah tegas dalam rangka penertiban aset daerah. 

Langkah ini dilakukan dengan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 590 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur penjualan lahan kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Gunung Tabur.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Berau, Wahid Hasyim, menjelaskan bahwa pembatalan ini didasarkan pada temuan ketidaksesuaian prosedur.

“Pembatalan ini dilakukan setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pengadaan tanah dan tidak terpenuhinya bukti peruntukan sebagai kavling perumahan pegawai,” ujar Wahid Hasyim.
Pembatalan SK penjualan lahan PNS tersebut secara resmi ditetapkan melalui SK Bupati Berau Nomor 360 Tahun 2021/2022, yang kini menjadi dasar hukum pencabutan SK sebelumnya.

Langkah penertiban aset ini ditegaskan sejalan dengan komitmen Pemkab Berau dalam menjaga tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penertiban Aset Tanah Negara.

Penyelesaian Kasus Khusus Rumah Permanen di Aset Negara
Dalam pelaksanaan penertiban ini, BPKAD Berau masih dihadapkan pada satu kasus yang memerlukan penyelesaian khusus, yakni atas nama salah satu PNS yang telah membangun rumah permanen di atas lahan yang kini berstatus sebagai aset negara.

Untuk kasus ini, Pemerintah Kabupaten Berau menawarkan dua alternatif penyelesaian secara humanis
 Pengajuan Pemanfaatan/Sewa Lahan Penyelesaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan aset negara.

  Pengajuan Tukar Menukar (Ruislag) Opsi ini memungkinkan tukar menukar aset, namun harus memenuhi ketentuan bahwa aset pengganti wajib memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah.

Jaminan Akuntabilitas dan Hukum
Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa penertiban aset ini merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan tertib hukum dalam pengelolaan kekayaan daerah.

Apabila opsi penyelesaian yang ditawarkan tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengambil langkah pengamanan aset sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Berau untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya