KRITIK TAJAM DIRJENPAS Fasilitas Digital Lapas Rumbai 'Nol' Server Kritis Masih Pinjam

KRITIK TAJAM DIRJENPAS  Fasilitas Digital Lapas Rumbai 'Nol' Server Kritis Masih Pinjam
​Pekanbaru, —borneosinarnewstv Kondisi infrastruktur digital Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, Kota Pekanbaru, memicu kritik keras dari Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan (Tekforma) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Maulidi Hilal, dalam kunjungannya pada Jum’at (21/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memantau implementasi sistem digital dan fasilitas layanan publik.

​Temuan Mengejutkan Server Kritis Masih "Numpang"
​Dalam peninjauan fasilitas digital, rombongan Dirjenpas menyoroti kondisi Ruang Server Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Ruang Registrasi, serta Ruang Layanan Kunjungan, yang semuanya dinilai belum memadai.

​Temuan paling meresahkan yang mengancam efektivitas layanan adalah fakta bahwa server SDP, yang vital untuk pengelolaan data Warga Binaan, saat ini masih dalam kondisi meminjam dari Lapas Kelas IIA Bangkinang. 

Ketergantungan ini dinilai sangat rentan dan menghambat transformasi digital.

​Selain server pinjaman, Lapas Rumbai juga belum memiliki dua kebutuhan krusial  lisensi perangkat lunak Service Desk Plus (SDP), serta alat lisensi sidik jari untuk sistem SDP yang wajib digunakan untuk akses dan perekaman data Warga Binaan.

​Kepala Lapas Beri Apresiasi, Dirjenpas Tekankan Optimalisasi
​Kunjungan diawali dengan sambutan dari Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Reinhards Indra Pitoy, beserta Pejabat Struktural. 

Pitoy menyatakan apresiasinya, melihat kehadiran Direktur Tekforma sebagai momentum penting untuk evaluasi TI.

​“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan agar sistem digital benar-benar efektif, akuntabel, dan transparan,” ujar Pitoy.

​Menanggapi kondisi fasilitas yang sangat minim dan server yang masih "menumpang," Maulidi Hilal memberikan penekanan tajam. Ia menginstruksikan Lapas Rumbai untuk segera mengoptimalisasi sistem digital.

​“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita memastikan setiap layanan memberikan nilai tambah dan mempermudah kehidupan masyarakat,” tegas Maulidi Hilal, seraya meminta Lapas memastikan layanan cepat, aman, dan terpercaya.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya