Berau Geger Petani Duduki Lahan Pejabat BKSDA Diduga Jadi "Makelar Tanah"​Komisi II DPRD Berau Nyatakan Siap Kawal Sengketa

Berau Geger Petani Duduki Lahan Pejabat BKSDA Diduga Jadi "Makelar Tanah"
​Komisi II DPRD Berau Nyatakan Siap Kawal Sengketa
​BERAU, KALTIM — Sengketa agraria di Kabupaten Berau memanas setelah ratusan petani dari Kelompok Tani Cahaya Bone Lestari (CBL) dan Permada Limunjan melakukan aksi pendudukan paksa atas lahan garapan mereka pada 1 Oktober 2025.

 Aksi ini merupakan protes keras terhadap dugaan klaim sepihak dan keterlibatan seorang pejabat Dinas Kehutanan di lingkungan BKSDA berinisial AGS yang dituduh bertindak sebagai "Makelar Tanah".

​Titik Konflik Dugaan Peran 'Makelar Tanah' AGS
​Konflik ini berpusat pada Pejabat AGS, yang menjabat di Dinas Kehutanan/BKSDA.

 Kecurigaan petani muncul setelah AGS berulang kali memberikan keterangan yang kontradiktif mengenai status lahan—sebagian disebut Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan sebagian Non-KBK.

​Keterlibatan AGS semakin terungkap ketika petani mendapatkan informasi bahwa lahan sengketa tersebut diklaim milik individu berinisial AH. 

Namun, konfirmasi kepada AH justru menguatkan dugaan adanya "permainan" oleh AGS.

​"Langsung ke AGS saja, Pak. 
Soalnya AGS di bagian dari kami juga, dia yang lebih tahu itu," ujar AH, mengarahkan pertanyaan kembali kepada Pejabat BKSDA itu.

​Petani menuding AGS kerap menggunakan jabatannya di Dinas Kehutanan untuk mengklaim lahan masyarakat. 
Petani berjanji akan terus bertahan di lahan sengketa hingga penyelesaian yang adil tercapai.

​Komisi II DPRD Berau Ambil Sikap Tegas Siap Kawal Kasus
​(Kamis, 13 November 2025) — Menanggapi desakan dari masyarakat dan perkembangan kasus, Komisi II DPRD Berau menyatakan kesiapannya untuk mengawal sengketa lahan tersebut. 

​Anggota DPRD Berau Komisi II menegaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan tambang, perkebunan, dan sengketa lahan secara jelas merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Komisi II.

​"Biar kita di DPRD itu juga ada tupoksi Pak, ya... itu memang tupoksinya atau bidangnya berada di Komisi II," tegasnya.

​Anggota dewan tersebut juga menepis stigma negatif yang menganggap dewan "tidur" dalam memperjuangkan hak rakyat. 

Beliau menekankan bahwa fungsi lembaga adalah fungsi pengawasan, dan kesiapan mereka mengawal kasus ini membuktikan perjuangan hak-hak masyarakat.

​Pernyataan ini menandakan bahwa sengketa lahan petani CBL dan Permada Limunjan yang melibatkan dugaan pejabat BKSDA kini telah masuk ke ranah pengawasan politik di DPRD Berau.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya