Tragedi Longsor Maut di Tambang PT SBE Berau Satu Karyawan Tertimbun​ AKPERSI dan LSM Cakrak Kaltim Desak Pencabutan Izin Ungkap Dugaan Video Insiden Dihapus Paksa

Tragedi Longsor Maut di Tambang PT SBE Berau, Satu Karyawan Tertimbun
​AKPERSI dan LSM Cakrak Kaltim Desak Pencabutan Izin, Ungkap Dugaan Video Insiden Dihapus Paksa
​Berau, Kalimantan Timur – Rabu, 22 Oktober 2025 – Kelalaian dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kembali menelan korban jiwa di sektor pertambangan Kalimantan Timur.

 Seorang karyawan PT. Supra Bara Energi (SBE) di Kabupaten Berau, Setya Budi Utomo, (Foreman Pompa) tertimbun longsor di area Inpit Dump Utara Pit 55.

​Insiden terjadi pada Selasa (21/10) sekitar pukul 15.00 WITA.

 Korban, yang diketahui berasal dari Pulau Jawa, hilang tertimbun saat sedang mematikan pompa yang berdekatan dengan lereng bekas tambang. Hingga berita ini diterbitkan, korban belum berhasil ditemukan.

​Dugaan Pembungkaman Informasi dan Aktivitas Tambang Berlanjut
​Pasca-kejadian, perusahaan menuai kritik tajam atas dugaan upaya menutupi fakta. 

LSM Cakrak Kalimantan Timur, melalui perwakilannya Budi Untoro, memperkuat laporan bahwa video dokumentasi insiden yang sempat diambil oleh karyawan telah dihapus paksa oleh pihak perusahaan.

​"Tindakan ini jelas mencederai nilai kemanusiaan dan transparansi.

 Perusahaan seolah mencoba menutupi bukti-bukti kelalaian operasional," ujar Budi Untoro.

​Lebih lanjut, berdasarkan laporan lapangan, aktivitas penambangan di PT. SBE tetap berlangsung pada malam hari setelah tragedi, seolah mengabaikan musibah yang menimpa pekerjanya. 

Pihak PT SBE hingga kini memilih bungkam, menolak memberikan keterangan resmi kepada awak media.

​Tuntutan Hukum dan Evaluasi Izin Operasi
​Menanggapi insiden yang diduga kuat akibat lemahnya manajemen K3, Asosiasi Keluarga Pers Seluruh Indonesia (AKPERSI) Kaltim menuntut tindakan tegas dari aparat.

​“Kami mendesak penegak hukum, Polda Kaltim hingga Mabes Polri, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

 Bila terbukti lalai, perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum dan moral,” tegas perwakilan AKPERSI Kaltim.

​AKPERSI dan LSM Cakrak berencana melaporkan kasus ini ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Mereka mendesak agar izin operasional tambang PT. SBE dievaluasi dan dicabut sementara hingga proses investigasi selesai.
​Tuntutan ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice), yang mewajibkan perusahaan melaksanakan Identifikasi dan Pengendalian Bahaya Geoteknik, termasuk pemantauan stabilitas lereng tambang.

​Perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi administratif berat, termasuk pencabutan izin usaha (sesuai UU Minerba Pasal 190), dan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun (sesuai Pasal 359 KUHP) atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.

​AKPERSI Kaltim dijadwalkan akan menemui ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta klarifikasi resmi terkait laporan musibah ini sebagai langkah awal pengawasan.(red) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya