TERBONGKAR KEPALA PKBM DITETAPKAN TERSANGKA KASUS IJAZAH PALSU DI KALTARA

TERBONGKAR KEPALA PKBM DITETAPKAN TERSANGKA KASUS IJAZAH PALSU DI KALTARA
​Tanjung Selor, Kaltara – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan pembuatan ijazah palsu. 

Tersangka yang ditetapkan adalah seorang Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Bulungan.

​Kepala PKBM Tersangka Pemalsuan Ijazah
​Tersangka yang ditetapkan adalah Yatini binti Sartono (alm), Kepala PKBM Ba’ats Darif.

 Penetapan ini tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/36/X/Ditreskrimum tertanggal 10 Oktober 2025.

​Tersangka, yang berprofesi sebagai Guru, diduga terlibat dalam tindak pidana membuat surat palsu sesuai Pasal 263 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. 

Aksi pemalsuan ini diduga dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni dari tahun 2015 hingga 2022.

​Berawal dari Laporan LSM LIRA
​Kasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh Abdul Rahman, Gubernur LSM LIRA Kalimantan Utara, pada 3 Juli 2025, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/22/VII/2025/SPKT/Polda Kaltara. 

Laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang diajukan pada 26 Agustus 2024.

​Dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan pembuatan ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA.


 Ijazah palsu tersebut atas nama inisial LL dan diterbitkan serta ditandatangani oleh Yatini (tersangka) selaku Kepala Sekolah PKBM Ba’ats Darif pada 9 Mei 2022.

​Abdul Rahman menjelaskan bahwa ijazah Paket C tersebut diduga dibuat oleh Dra. 
Yatini bersama LL. Ijazah inilah yang belakangan diketahui digunakan oleh LL sebagai syarat pendaftaran calon anggota DPRD Bulungan, Kaltara.

​Pelapor Apresiasi Kinerja Polda Kaltara
​Abdul Rahman menyatakan apresiasi tinggi atas kinerja profesional penyidik Polda Kalimantan Utara dalam menangani kasus ini.
​"Penetapan Yatini sebagai tersangka membuktikan adanya pembuatan ijazah palsu di lingkungan PKBM Ba’ats Darif. 

Dengan demikian, ijazah Paket C yang digunakan LL tidak layak digunakan sebagai syarat pendaftaran calon anggota DPRD Bulungan," ujar Abdul Rahman pada Kamis (16/10/2025).

​Ia menambahkan, penetapan tersangka ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 

Polda Kaltara kini melanjutkan proses hukum untuk kasus yang berpotensi menjerat pelaku lain dengan Pasal 55 jo Pasal 264 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang "bersama-sama membuat akta otentik palsu" atau "memakai akta otentik palsu".(Haris) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya