Tambang Liar Hancurkan Paru-Paru Kota Berau, Ratusan Warga Teluk Bayur Tuntut Keadilan

Tambang Liar Hancurkan Paru-Paru Kota Berau, Ratusan Warga Teluk Bayur Tuntut Keadilan
BERAU, KALIMANTAN TIMUR – Bencana lingkungan dan sosial di Teluk Bayur, Kabupaten Berau, telah mencapai titik kritis akibat dugaan aktivitas pertambangan batubara ilegal. 

Laporan menyebutkan bahwa operasi tambang telah menghancurkan Hutan Kota Tangap, merusak properti warga, dan mengancam situs pariwisata Mayang Mengurai.

 Ratusan warga mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dan menuntut transparansi media di tengah isu intervensi oknum.

Isu Lingkungan: Hutan Kota Digerogoti Galian Terbuka
Fokus utama protes warga adalah hancurnya Hutan Kota Tangap di poros jalan Teluk Bayur-Labanan. Kawasan yang vital sebagai paru-paru kota dan buffer zone kini beralih fungsi menjadi area operasi tambang terbuka.

 * Pelanggaran Batas: Galian tambang dilaporkan telah melanggar batas hutan kota dan jalur hijau strategis.

 Kerusakan ini bahkan memicu reaksi keras dari pimpinan daerah Berau yang mendesak penambang segera melakukan reklamasi.

 * Ancaman Warisan Alam: Dampak kerusakan lingkungan dikhawatirkan melenyapkan potensi wisata alam andalan, Mayang Mengurai. 

Pencemaran air dan kerusakan bentang alam yang masif dikhawatirkan akan menghilangkan warisan alam ini.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Berau telah meradang, mereka mengaku terhambat kewenangan karena perizinan dan pengawasan tambang telah ditarik ke Pemerintah Pusat. 

Kondisi ini dinilai sebagai celah bagi tambang ilegal maupun perusahaan nakal untuk beroperasi tanpa pengawasan daerah yang efektif.

Dampak Sosial: Properti Retak dan Ancaman Lubang Maut
Warga di Teluk Bayur, khususnya Kelurahan Rinding, merasakan dampak langsung dari operasional tambang yang berjarak puluhan meter dari pemukiman mereka.

 * Keretakan Properti: Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami keretakan parah pada dinding dan plafon. 

Kerusakan ini diduga kuat berasal dari getaran alat berat dari aktivitas tambang koridor yang beroperasi tanpa memperhatikan batas aman.

 * Ancaman Banjir Berbahaya: Masyarakat juga dihantui ancaman banjir luapan air asam dari lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. 

Kolam tambang yang tak terurus ini kerap meluber ke pemukiman saat terjadi hujan deras, membawa ancaman kesehatan dan keselamatan.

Parahnya, masyarakat mengeluhkan hingga kini tidak ada pihak penambang yang bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi yang layak atas kerusakan properti mereka.

Desakan Transparansi: Oknum Diduga Intervensi
Di tengah penderitaan warga, muncul dugaan serius mengenai adanya intervensi pihak tertentu yang memungkinkan operasi tambang ilegal terus berjalan.

 Warga secara eksplisit menuding adanya praktik "tebang pilih" kasus tambang dan mendesak media untuk meliput hancurnya hutan kota secara jujur dan transparan.

 * Tuntutan Penegakan Hukum: Masyarakat Teluk Bayur kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan praktik ilegal ini, baik dari perusahaan, pemerintah, maupun pihak

 yang disinyalir terlibat. Transparansi dan keberanian dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk menghentikan kerusakan yang kini telah mencapai titik kritis.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya