Konflik Agraria di Tana Tidung PPPKH-LH Kaltara Desak PT BAS Hentikan Intimidasi dan Cari Solusi Damai

STOP INTELIJENISASI KONFLIK LAHAN!" - PPPKH-LH Kaltara Kecam Keras PT BAS Gunakan Aparat untuk Intimidasi Warga Tana Tidung

​Tana Tidung, Kaltara – Konflik agraria di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, kembali memanas.

 Kali ini, Perkumpulan Pemuda Peduli Kelestarian Hutan Dan Lingkungan Hidup (PPPKH-LH) Kaltara melayangkan kecaman keras terhadap dugaan praktik intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT BAS, yang disinyalir melibatkan aparat negara untuk menekan masyarakat.

​Direktur Executif PPPKH-LH Kaltara, Michael, dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan aparat dalam sengketa lahan ini merupakan tindakan yang tidak etis, tidak adil, dan berpotensi serius melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga lokal.

​"Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM dan dapat berdampak negatif bagi warga. 

Penggunaan aparat negara sebagai alat tekan adalah upaya untuk membungkam dan merusak hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat," tegas Michael.

​Desak Kompensasi Lahan APL dan Hentikan Intimidasi
​PPPKH-LH Kaltara mendesak keras agar PT BAS segera menghentikan segala bentuk praktik intimidasi dan kembali ke meja perundingan. Mereka menekankan bahwa penyelesaian konflik harus diutamakan melalui jalur damai,
transparan, dan diskusi yang konstruktif.

​Organisasi peduli lingkungan dan hak warga ini juga menyoroti keharusan perusahaan untuk mencari solusi yang adil, 

terutama terkait pembayaran kompensasi pembebasan lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

​"PPPKH-LH Kaltara berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

 Kami menuntut transparansi dan keadilan dalam sengketa yang sudah berlarut-larut ini," pungkas Michael.

​Desakan dari PPPKH-LH Kaltara ini menjadi sorotan utama, menuntut semua pihak, 

khususnya PT BAS, untuk menghentikan "intelijenisasi" konflik agraria dan segera menyelesaikan sengketa lahan dengan mengedepankan hak-hak masyarakat Tana Tidung. (tim red) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya