RDP DPRD Bulungan Ricuh, Warga Tuding SHGU dan SHGB PT BCAP-KIPI Bodong

RDP DPRD Bulungan Ricuh, Warga Tuding SHGU dan SHGB PT BCAP-KIPI Bodong
Tanjung Selor, Kalimantan Utara – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Bulungan pada Senin senin tanggal 06 /10/2025 berlangsung memanas dan diwarnai kericuhan.

 Kericuhan ini dipicu oleh desakan warga terkait dugaan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang diklaim terbit tanpa dasar hukum yang sah atau bodong.

Inti Permasalahan
Warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, menyoroti keabsahan sertifikat yang mereka yakini diterbitkan di atas tanah milik masyarakat tanpa melalui proses pelepasan hak yang benar.

Juru bicara warga, Arman, menegaskan bahwa:
  Warga tidak pernah menandatangani surat pelepasan atau jual beli tanah kepada PT BCAP maupun PT KIPI.

 Sertifikat tersebut muncul tanpa sepengetahuan pemilik asli dan dianggap merampas hak rakyat.

  Warga menuntut BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk segera membatalkan seluruh SHGU dan SHGB yang bermasalah.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang berdiri dan terlibat adu argumen di depan meja rapat, menandakan emosi yang tinggi dan ketidakpuasan warga terhadap penjelasan yang diberikan.

Langkah Lanjut DPRD Bulungan
Menanggapi kericuhan dan tuntutan warga, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, yang memimpin RDP, menyoroti kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat.

 Riyanto menyatakan bahwa jika sertifikat terbit di atas tanah yang masih dihuni warga tanpa ada pelepasan resmi, maka keabsahannya harus ditinjau ulang.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Bulungan telah memutuskan untuk
  Membentuk Tim Khusus (Pansus) atau Tim Verifikasi Sengketa Lahan Mangkupadi untuk mengawal penyelesaian konflik lahan ini secara transparan dan berkeadilan.

 Meminta BPN menjelaskan secara terbuka seluruh proses administrasi penerbitan sertifikat tersebut.

 Merekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan di lokasi sengketa hingga proses klarifikasi dan verifikasi hukum selesai.

RDP yang juga dihadiri oleh  Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, serta perwakilan dari Pemda, Dinas Pertanian, BPN, PT KIPI, dan PT BCAP ini menjadi babak baru dalam perjuangan 58 warga Kampung Baru untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka yang diduga telah dirampas untuk proyek strategis nasional.(**) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya