LIRA Kaltara Peringatkan Anggota DPRD Pemilik Ijazah Palsu Mundur Sekarang atau Dibui

LIRA Kaltara Peringatkan Anggota DPRD Pemilik Ijazah Palsu Mundur Sekarang atau Dibui 
​BULUNGAN – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD terpilih di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi alarm darurat bagi integritas pemilu. 

LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kaltara memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum legislatif bermasalah lebih baik mundur sebelum diproses hukum!
​Perhatian publik tertuju pada kasus yang menjerat Yatini binti Sartono (alm), anggota DPRD terpilih di Bulungan, yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kaltara. Kasus ini, yang berawal dari dugaan penggunaan ijazah Paket C palsu, kini menjadi cermin buruk bagi proses verifikasi calon wakil rakyat.

​Gubernur LSM LIRA Kaltara, Abdul Rahman, menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini adalah hasil tindak lanjut dari laporan yang mereka layangkan ke Polda Kaltara pada 28 Agustus 2024.

​Jerat Pasal 263 KUHP dan Ancaman Penjara
​Setelah dilakukan penyelidikan, Polda Kaltara menetapkan Yatini sebagai tersangka pada 10 Oktober 2025, berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tap/36/X/Ditreskrimum.

 Ia diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pembuatan surat palsu, dengan dugaan perbuatan dilakukan di Kabupaten Bulungan antara tahun 2015 hingga 2022.

​Abdul Rahman menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran pahit bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh tingkatan di Kaltara.
​“Penyelenggara harus memeriksa berkas bakal calon dengan benar. 

Jangan ceroboh! Kalau tidak memenuhi syarat, ya gugurkan saja,” ujar Abdul Rahman dengan nada tegas.
​LIRA Kantongi Data Baru, Ancaman Menyusul
​Tak berhenti pada kasus Yatini, LSM LIRA Kaltara juga mengumumkan telah menerima informasi baru yang mengarah pada dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum anggota DPRD terpilih lainnya di Kaltara.

​“Datanya sudah kami terima dan sedang kami pelajari. Kalau terbukti, kasusnya akan kami laporkan ke Polda Kaltara,” tegas Abdul Rahman.

​Ia menekankan bahwa transparansi dan ketegasan dalam verifikasi calon adalah satu-satunya kunci untuk menjaga muruah pemilu. LIRA Kaltara pun melayangkan ancaman terbuka kepada oknum yang merasa terlibat.

​“Sikap kami jelas  lebih baik mundur sebelum kami laporkan ke Polda. 

Setelah terbukti, hukumannya bukan hanya dicopot dari jabatan, tetapi juga ancaman bui,” tutupnya.(ris) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL

Gambar
SKHGU FIKTIF & TRANSFER IlEGAL TERBONGKAR ! WARGA INTU LINGAU DESAK CABUT IZIN PT SAWIT YANG CAPLOK AREAL SAKRAL Konflik Sawit Kutai Barat Capai Titik Krusial, HGU PT BDLR dan PT PAM Terbukti Cacat Hukum dan Serobot SHM Warga DESA INTU LINGAU, KUTAI BARAT — Konflik agraria yang melibatkan ratusan warga Desa Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dua perusahaan sawit, PT Borneo Damai Lestari Raya (BDLR) dan PT Palmasia Agri Mandiri (PAM), telah memasuki babak paling menentukan.  Warga menuntut pencabutan izin kedua perusahaan setelah serangkaian temuan hukum dan fakta lapangan yang memberatkan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang baru-baru ini digelar di Samarinda menjadi titik balik, di mana legalitas Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan terbukti bermasalah, menguatkan tuduhan penyerobotan lahan dan pelanggaran hak masyarakat. Kronologi Konflik Dari Karet Ditelantarkan ke Sawit Ilegal Konflik ini berakar dari riway...
Baca selengkapnya

DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa

Gambar
DINAS PU NUNUKAN DIGUGAT Lecehkan Putusan MA dan Nekat Lelang Proyek Jalan Rp37 Miliar di Lahan Sengketa NUNUKAN, KALTARA – Pekerjaan rekonstruksi jalan di Kecamatan Nunukan yang baru dilelang dengan nilai kontrak fantastis, senilai Rp37 miliar lebih, menuai protes keras dari kontraktor sebelumnya, PT Bone Raya Indah.  Pihak PT Bone mengklaim bahwa area kerja yang dilelang dan sedang dikerjakan itu berada persis pada lokasi proyek mereka yang belum tuntas terbayar dan hingga kini masih dalam proses sengketa hukum. Direktur PT Bone Raya Indah, Hj. Andi Kartini, mengungkapkan bahwa perusahaannya sebelumnya mengerjakan jalan di area tersebut dengan skema kontrak multi years (2005-2010).  Namun, mendekati akhir masa kontrak, pada tahun 2009, muncul permasalahan finansial yang menyebabkan pekerjaannya tidak tuntas terbayar, berbuntut pada proses hukum. Tuduhan Lecehkan Putusan MA dan Gagalnya Arbitrase Dalam sengketa perdata ini, PT Bone sempat memenangkan perkara di t...
Baca selengkapnya

Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ, Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan

Gambar
Pasukan Serdadu   Merah DPC Teluk Bayur Kepung PT SMJ  Desak Pembayaran Hak Karyawan, Selesaikan Sengketa Lahan  dan Salurkan CSR Berau Kalimantan Timur. BORNEOSINARTVNEWS Ratusan warga  Teluk Bayur, Pasukan Merah  menggelar aksi protes besar di kawasan PT SMJ pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan atas tiga isu krusial: pelanggaran hak ketenagakerjaan, sengketa lahan adat, dan penghentian penyaluran Dana CSR. Aksi Damai ini, yang diserukan melalui surat resmi, dimulai dengan berkumpulnya massa di MABES SART TELUK BAYUR sejak pukul 07.00 WITA. Massa kemudian bergerak menuju lokasi PT SMJ, dan aksi musyawarah di lapangan dimulai sekitar pukul 11.47 WITA. Tokoh dan Koordinator Aksi Aksi solidaritas ini dikoordinir dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci dari Pasukan Serdadu dan Pasukan Merah:   PANGLIMA SART: DEDI TOLAN   PATIH SART: JAJA MIHARJA   Ketua Pasukan Merah DPC Teluk Ba...
Baca selengkapnya